Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Examine and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.

IDI's Board is composed of ten members from distinct supreme audit institutions. Get to be aware of them superior within our "Meet the Board" collection.

SBY, dalam wawancara dengan Marcus Mietzner tahun 2014, mengungkap bagaimana koalisi besar mengurangi kekhawatirannya terhadap ketidakstabilan dan pertentangan politik.

Pelajari cara efektif menghemat baterai HP Vivo dengan tips praktis yang membantu perpanjang usia baterai Anda dan guidelines penggunaan baterai

"Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak membantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," katanya.

Kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai yang berlaku di Indonesia mudah memicu ketidakstabilan pemerintahan.

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

Sementara itu, Agus juga berharap dapat memberikan kinerja yang sebaik-baiknya kepada BPK. Dengan waktu website menjabat yang singkat, dia juga yakin dapat bekerja dengan cepat karena sudah memahami sistem dan cara kerja BPK sejak awal.

"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.

This "Cited by" rely incorporates citations to the subsequent posts in Scholar. The ones marked * could be diverse with the post from the profile.

Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.

Artikel bertopik biografi tokoh militer ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

 Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.

Sebanyak ten daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani in good shape and right tes di DPR, nantinya akan ada 5 nama yang dipilih.